Potensi Unggul Menjadi Ibu Kota Unggul

Potensi Unggul Menjadi Ibu Kota Unggul

Berita pemindahan ibu kota Indonesia dewasa ini memang tengah ramainya diperbincangkan. For your information, berita pemindahan kekuasaan selama ini ternyata bukan wacana forever. Pada tahun 1956 menjelang Agresi Militer Belanda, situasi yang mendesak bangsa agar segera memindahkan ibu kota negara untuk sementara waktu dari Jakarta menuju Yogyakarta. Seiring perkembangannya, sempat Ir. Soekarno berpikir untuk memindahtetapkan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Namun berbagai pendapat pun dilontarkan dari berbagai pihak. Penolakan terhadap keputusan Bung Karno pun mencapai puncaknya karena berbagai tuntutan, salah satunya adalah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengakar dalam di Kota Jakarta. Ditambah, pada masa itu kondisi Jakarta Belum terpuruk seperti sekarang, sehingga masih layak untuk dijadikan ibu kota Indonesia.

Namun berbeda saat ini, suatu kemustahilan jika Jakarta dipertahankan menjadi identitas sebuah Negara. Dengan adanya keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan, penulis rasa adalah keputusan yang bijak dan harus dilakukan demi kelancaran sistem bernegara Indonesia.

Kalimantan yang  ditetapkan, penulis rasa memiliki potensi besar jika dijadikan ibu kota Indonesia. Beberapa potensi unggul diantaranya adalah letak yang strategis untuk dijadikan sebuah Pusat Pemerintahan Indonesia, sumberdaya yang berlimpah dan beragam, layaknya SDA dan ESDM-nya, ditambah kondisi lingkungan yang masih layak bagi sebuah daerah untuk ditinggali karena lingkungan dan minimnya skala terjadinya bencana alam.

Dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi Pulau Kalimantan yang disebutkan tadi, berikut ini harapan untuk calon ibu kota baru Indonesia yang penulis pikir dapat menjadikan “Indonesia Unggul” seperti halnya tema Hut ke-74 Indonesia pada tahun 2019 ini.

1.      Hubungan yang Baik antara Daerah dengan Pusat

Seperti bahasan pada bab sebelumnya, salah satu keunggulan pulau kalimantan dijadikan ibu kota adalah baiknya kualitas hubungan dan koordinasi yang dapat terjalin antara satu daerah dengan daerah lain karena letak strategis Ibu kota Indonesia.

Hal ini pun dapat dikembangkan dalam berbagai prospek pembentuk pemerintahan, Seperti halnya Pertahanan Nasional, Administrasi, Pemerataan Ekonomi dan Infastruktur, bahkan Sampai pengawasan Undang-undang dan Peraturan yang dibuat. Dengan baiknya hubungan dan sistem yang terstruktur, semua urusan pembangunan daerah tidak akan mengalami kesenjangan pembangunan maupun sosial karena tepatnya evaluasi dan sosialisasi daerah di Indonesia.

2.      Pemisah antara Penguasa Ekonomi dengan Politik

Teringat pada masa orde baru, Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, menyandang julukan sebagai “Presiden Terkorup” di dunia pada masa itu. Julukan itu dikarenakan relasi antara penguasa politik dan ekonomi terjalin erat, sehingga terjadi penggelaran lebar “Karpet Merah” berjalanya KKN di Indonesia. Harapanya, pemindahan ibu kota dapat menyiasati terjadinya KKN di Indonesia, yaitu memberi jarak dan batas antar pusat ekonomi dan politik seperti halnya yang dilakukan di USA, antara Wangsingthon DC dengan New York.

3.      Pewujud Poros Maritime Dunia

Poros maritime merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pengembangn transportasi laut serta fokus pada keamanan maritime.

Sebagai negara maritime terbesar di dunia, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya terbarukan, maupun sumberdaya tak terbarukan, hingga energy kelautan, sampai jasa-jas kelautan yang dapat diberdayakan agar kejayaan maritime Indonesia kembali jaya seperti pada masa sriwijawa dan majapahit.

Kita tentunya berharap keindahan maritime negri ini yang konon katanya sebagai “potongan surga” tak Cuma “katanya”. Untuk itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat itu sendiri. Kedepanya ibu kota baru dapat menjadi pelopor dan coordinator seluruh wilayah di Indonesia dalam hal pembangunan Poros Martime Indonesia.

4.      Pengelolaan Sumberdaya Kalimantan sebagai Faktor Pendorong Pembangunan Ibu kota Indonesia

“Bertelur tapi tak dikerami” atau “Memeras susu sapi tanpa wadah”. Begitulah peribahasa yang tepat jika sumberdaya Pulau Kalimantan tidak dikelola dengan baik. Baik SDA maupun ESDM, tersedia bagi bangsa Indonesia. Potensi diatas dapat kita manfaatkan sebai faktor pendorong pembangunan ibu kota.

“Pulau 1000 Sungai”, salah satu potensi Kalimantan yang dapat dimanfaatkan, seperti Pariwisata dan PLTA yang dijadikan sebagai investasi pembangunan ibu kota yang unggul. Selain sungai, intensitas angin yang baik pun dapat juga dimanfaatkan sebagai ETB Indonesia berupa PLTB. Kalimantan juga berlimpah akan batu bara dan minyak buminya, anugerah yang tentu saja memberi banyak manfaat begi kelangsungan hidup bernegara, asalkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana.

5.      Duta Pemerataan Pembangunan Nasional

Salah satu kesalahan pembangunan ekonomi terbesar Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan inisiatif pemerintah untuk memeratai aspek ekonomi Indonesia. Tercatat, pada tahun 2019 ini, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dapat mencapai APBD hingga 74,8 triliun rupiah. Sebuah pencapian yang terpaut amat jauh jika dibandingkan daerah lain.

Bukan berarti suatu daerah merupakan ibu kota negara, lalu daerah yang lain akan terbengkalai begitu saja oleh pemerintah. Harapanya, ibu kota dapat mengatur ulang kebijkan Moneter dan kebijakan Fiskal Indonesia agar tercapainya tujuan ekonomi makro, sekaligus mengatur mobilisasi dana domestik dengan istrumennya berupa perpajakan dan pengeluaran per daerah yang terhubung baik dengan pusat.

Ini beberapa harapan dari salah satu anak bangsa, untuk ibu kota baru Indonesia kedepanya. Pada intinya harapan ini hanya seputar bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki menjadi negara Adidaya super power layaknya Uni Soviet.